SAMARINDA, BNN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran pemerintah, muncul pengadaan mobil dinas Gubernur yang nilainya fantastis mencapai Rp8,5 miliar.
Kabar ini pun dengan cepat memantik perdebatan di khalayak. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dinas jenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terkait pengadaan mobil dinas mewah.
Ia menilai, langkah tersebut merupakan tindakan yang tidak peka dan berlebihan, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan hebat akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Menurut saya, pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan,” ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (27/2/26).
Ketua DPP PDIP ini membeberkan data bahwa transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni hampir 75 persen.
“Transfer ke daerah untuk Provinsi Kaltim dipangkas hampir 75 persen, dari Rp9,3 triliun menjadi hanya Rp2,3 triliun. Dalam kondisi anggaran seret seperti ini, pembelian mobil mewah harusnya bisa ditunda atau dibatalkan sama sekali,” tegasnya.
Ia juga mematahkan argumen yang menyebut bahwa pengadaan mobil mewah diperlukan untuk menunjang operasional di tengah kondisi infrastruktur jalan di Kaltim yang masih buruk.
Menurut Deddy, ada banyak alternatif kendaraan tangguh yang harganya jauh lebih terjangkau.
“Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu (menembus medan tersebut) dengan harga lebih murah,” lanjutnya.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dengan tidak harus memiliki aset kendaraan mewah secara permanen.
Penghematan bisa dilakukan melalui sistem leasing atau menyewa kendaraan saat dibutuhkan untuk kunjungan ke lapangan.
Lebih lanjut, Deddy menekankan bahwa gaya hidup mewah pejabat daerah ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo yang menyerukan efisiensi dan penghematan anggaran.
“Keputusan melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo. Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah,” pungkasnya. (*/Red 2)
