SAMARINDA, BNN – Gelombang ketidakpuasan publik pecah di pusat pemerintahan Benua Etam. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa besar-besaran di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Rabu (21/10/26).
Aksi demonstrasi yang digelar untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini sempat memanas, hingga diwarnai gesekan fisik antara peserta aksi dan aparat keamanan.
Pergerakan massa bermula sekira pukul 13.00 WITA. Sebelum bergerak ke target sasaran, ratusan demonstran terlebih dahulu berkumpul di titik temu Masjid Nurul Mu’mini, Jalan Gn. Arjuna, yang berlokasi persis di belakang area kompleks pemerintahan.
Massa kemudian bergerak menuju gedung utama dan berupaya merangsek masuk ke dalam kompleks kantor. Ketegangan tak terelakkan di pintu masuk area kantor gubernur.
Pergerakan massa aksi mahasiswa yang terus mendesak masuk memicu gesekan fisik secara langsung dengan petugas kepolisian yang bersiaga penuh dengan perlengkapan pengamanan.
Guna mengamankan objek vital tersebut, sebanyak 1.085 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, hingga Dinas Pemadam Kebakaran disiapsiagakan menyebar di area depan, samping, hingga belakang gedung.
Begitupun penjagaan lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Gajah Mada hingga Jalan Yos Sudarso turut diperketat oleh Satlantas Polresta Samarinda bersama Dinas Perhubungan.
Situasi yang sempat memanas akhirnya berhasil diredam setelah jajaran kepolisian dan koordinator lapangan mencapai kesepakatan bernegosiasi.
Massa diizinkan memasukkan mobil komando ke tengah halaman kantor. Di atas armada itu, para orator secara bergantian menyuarakan aspirasi dan mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk keluar ruangan guna memberikan penjelasan langsung.
Menjelang shalat Magrib, Gubernur Rudy Mas’ud, akhirnya keluar menemui sekitar 500 demonstran. Didampingi Wagub Seno Aji beserta jajaran pejabat Pemprov Kaltim, Rudy secara terbuka mendengarkan serta merespons jajaran tuntutan massa secara berimbang.
Salah satu poin yang disuarakan mahasiswa adalah protes atas dugaan tindakan arogan yang dilakukan oleh ajudan Gubernur, Asky Rizal Todi, terhadap mahasiswa pada Senin (19/10/26), serta dugaan penghalangan kerja jurnalistik di lingkungan Pemprov Kaltim.
Merespons desakan tersebut, Rudy Mas’ud mengambil keputusan tegas di hadapan massa aksi dengan memberhentikan ajudannya dan mengembalikannya ke kesatuan asal. Langkah ini pun langsung disambut riuh sorak para peserta unjuk rasa.
“Ajudan yang diinginkan untuk dipecat sebagai ajudan, kita tarik beliau dan kita kembalikan ke satuannya,” tegas Rudy di hadapan massa.
Gubernur Bantah Halangi Kebebasan Pers
Terkait tuduhan halangi tugas jurnalis, Rudy membantah adanya pembatasan kebebasan pers di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menjelaskan insiden itu murni kesalahpahaman saat kunjungan pejabat pertahanan yang bertepatan dengan persiapan azan.
Pemprov, disebut memiliki aturan internal untuk menghentikan kegiatan sepuluh menit sebelum azan. Sebagai bentuk komitmen transparan, Rudy menandatangani surat perjanjian yang disodorkan para mahasiswa.
Selain isu kebebasan berpendapat, Rudy turut menjawab persoalan krusial daerah seperti penanganan karhutla, desakan penetapan status bencana nasional, hingga masalah pemadaman listrik bergilir yang belum usai di Samarinda, Balikpapan, hingga Tenggarong.
Pemadaman bergilir di Kaltim sempat dijanjikan rampung dalam 10 hari oleh Rudy usai bertemu Kementerian ESDM pada September lalu. Namun, kenyataannya pemadaman bergilir masih ada berdurasi hingga 5 jam.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menepis anggapan bahwa pemadaman dipicu kelangkaan batu bara, melainkan kendala murni terjadi akibat gangguan teknis berupa kerusakan mesin serta perawatan menyeluruh yang terjadi bersamaan di sejumlah pembangkit swasta dan PLTGU.
Aksi massa yang berlangsung dinamis tersebut berakhir kondusif setelah dialog terbuka dan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan mahasiswa. (*/Red 2)