Palangka Raya

Kejari Telusuri Dugaan Cashback Dana Hibah KPU Palangka Raya, Lebih 50 Saksi Diperiksa

Avatar
12
×

Kejari Telusuri Dugaan Cashback Dana Hibah KPU Palangka Raya, Lebih 50 Saksi Diperiksa

Sebarkan artikel ini

PALANGKA RAYA, BNN – Lebih dari 50 saksi diperiksa dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya. Penyidik Kejaksaan kini mendalami dugaan praktik cashback dan penggelembungan anggaran atau mark up dalam sejumlah kegiatan, dengan nilai temuan sekitar Rp500-Rp600 juta.

Namun angka tersebut belum dipastikan sebagai kerugian negara. Penyidik telah mengajukan permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kasi Intel Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana hibah sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran.

Saksi yang dimintai keterangan berasal dari berbagai kalangan, termasuk penyedia barang dan jasa serta toko-toko yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Seluruh komisioner KPU Palangka Raya juga telah diperiksa.

“Sudah lumayan banyak, lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (12/11/26).

Penyidikan tak hanya menyasar internal KPU. Sejumlah pihak dari Pemko Palangka Raya turut dimintai keterangan, mulai dari pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya.

Menurut Hadiarto, dugaan cashback dan mark up merupakan bagian dari temuan sementara yang masih ditelusuri. Penyidik juga mendalami kemungkinan penyimpangan lainnya.

“Temuan kami yang terkait dugaan cashback dan mark up untuk kegiatan itu sekitar Rp500 juta sampai Rp600 juta. Kalau yang lain-lain masih terus kami telusuri,” jelasnya.

Hingga kini, Kejari Palangka Raya belum menetapkan tersangka. Penyidik masih menunggu proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai bagian dari kelengkapan penyidikan.

Hadiarto menyebut penetapan tersangka ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Namun, ia belum dapat memastikan waktunya karena proses tersebut bergantung pada perkembangan penyidikan dan koordinasi dengan instansi terkait.

“Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain,” tegasnya.

Sejauh ini, penyidik baru sekali menggeledah Kantor KPU Palangka Raya. Belum ada rencana penggeledahan lanjutan dalam waktu dekat karena sejumlah dokumen yang sebelumnya dicari telah diserahkan saat pemeriksaan saksi.

“Sebab, sejumlah dokumen yang sebelumnya belum ditemukan saat penggeledahan awal, kini telah diserahkan oleh para saksi ketika menjalani pemeriksaan,” pungkasnya. (*/Red 2)