PALANGKA RAYA, BNN – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) kembali menerima pengembalian uang senilai Rp1,136 miliar terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan ekspor komoditas zirkon oleh PT Investasi Mandiri (IM). Senin (26/1/26).
Uang tersebut diserahkan sejumlah pihak yang terlibat dalam pengurusan penjualan dan ekspor zirkon beserta turunannya. Informasi kekinian dirilis pihak Kejati Kalteng mengungkapkan bahwa pengembalian ini adalah kali kedua setelah sebelumnya, pada 12 Desember 2025, Kejati Kalteng menerima Rp975 juta.
Sehingga total uang yang berhasil dikembalikan dari kasus pengurusan izin pertambangan zircon dan dugaan korupsi penjualan dan ekspornya kini mencapai Rp 2,111 miliar dan dititipkan di rekening penampung Kejati Kalteng di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya.
Seperti diketahui PT IM memiliki IUP Operasi Produksi komoditas zircon seluas 2.032 hektare di Desa Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Izin tersebut diterbitkan Bupati Gunung Mas pada 2010 dan diperpanjang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalteng pada 2020.
Dalam operasinya, PT Investasi Mandiri diduga menggunakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Provinsi Kalteng sebagai kedok. Persetujuan itu digunakan seakan-akan komoditas zirkon yang dijual berasal dari lokasi pertambangan PT Investasi Mandiri.
Faktanya, perusahaan tersebut melalui CV Dayak Lestari dan pemasok lainnya membeli dan menampung hasil tambang rakyat di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Katingan dan Kapuas. Diduga terjadi penyimpangan dalam penerbitan persetujuan RKAB yang menjadi dasar PT Investasi Mandiri menjual zirkon, ilmenite, dan rutil secara lokal maupun ekspor ke berbagai negara sejak 2020 hingga 2025.
Penyalahgunaan persetujuan RKAB itu digunakan untuk melegalkan penjualan mineral yang bukan berasal dari lokasi IUP PT Investasi Mandiri. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp1,3 triliun, belum termasuk kerugian dari sektor pajak daerah.
Selain itu, dari aspek lingkungan turut dirugikan karena pertambangan dilakukan di dalam kawasan hutan. PT Investasi Mandiri diduga membiarkan masyarakat menambang di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, menyampaikan pihaknya masih terus mencari dan mengumpulkan aset-aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini.
“Saat ini penyidik masih berupaya mencari dan mengumpulkan aset-aset berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penjualan dan ekspor komoditas zircon, ilmenite, rutil oleh PT Investasi Mandiri tahun 2020 hingga 2025,” tukas Hendri. (*/Red2)
