NUSANTARA, BNN – Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) terpilih periode 2026–2031 di IKN hasil Mubes VII, Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si. menegaskan komitmen kepemimpinannya menjaga kelestarian alam, menegakkan keadilan lingkungan, serta mengawal stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Kaltim, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sela kegiatan hari terakhir Mubes PDKT di kawasan IKN, Yulianus menegaskan bahwa PDKT berkomitmen kuat terhadap penghijauan kembali kawasan alam yang rusak serta perlindungan lingkungan hidup, sebagai bentuk tanggung jawab moral masyarakat Dayak dalam menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.
“Nilai-nilai kearifan lokal Dayak mengajarkan keseimbangan hidup antara manusia dan alam,” ujarnya. Minggu (25/1/26).
Sebagai Senator dari Dapil Kaltim, Dr. Yulianus juga menyatakan akan merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan hutan.
Penegakan hukum yang adil dan tegas menurutnya dinilai penting demi melindungi hak masyarakat adat serta menjamin keberlanjutan ekosistem di Kalimantan Timur.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap perusakan lingkungan. Negara harus hadir dan bertindak tegas demi keadilan ekologis,” tegasnya.
Ia mengatakan, bahwa Persekutuan Dayak Kalimantan Timur sebagai induk organisasi Dayak di Kaltim akan menjadi motivator dan penggerak pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus garda moral dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan daerah.
Yulianus menegaskan kesiapan warga PDKT untuk menjalankan peran sebagai tuan rumah yang baik. Menurutnya, seluruh elemen PDKT siap menjaga persatuan dan kebersamaan, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan situasi Kaltim dan Ibu Kota Nusantara yang aman, damai, dan kondusif.
“Kami ingin memastikan Kalimantan Timur dan IKN menjadi rumah bersama yang nyaman, aman, dan penuh kebersamaan bagi seluruh anak bangsa,” imbuhnya.
PDKT ditegaskannya akan berada di garda terdepan dalam mendukung, menjaga, dan ikut berperan aktif menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Pihaknya, kata Yulianus siap bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, serta seluruh komponen bangsa demi menyukseskan visi besar IKN sebagai simbol persatuan dan masa depan Indonesia.
“Kita (PDKT) bertekad untuk siap mengawal IKN, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi sebagai simbol persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa,” pungkasnya. (*/red2)
