SANGGAU, BNN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di Kabupaten Sanggau, Kalbar sejak 17 Februari 2025 belum berdampak terhadap penurunan angka stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sanggau, prevalensi stunting pada triwulan I 2026 justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Data Dinkes Sanggau mencatat angka stunting 2024 berada di level 21,48 persen. Angka tersebut sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025. Namun pada triwulan I 2026, prevalensi stunting justru naik menjadi 21,82 persen atau meningkat 1,32 persen.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengaku peningkatan angka stunting tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih di tengah pelaksanaan program MBG yang tujuannya untuk memperbaiki gizi anak dan menekan kasus stunting.
“Di tahun 2025 kita mendapat prestasi dalam penanganan stunting dengan posisi kedua se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya,” kata Susana, Selasa (9/6/26).
Susana yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Sanggau mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG maupun strategi penanganan stunting yang selama ini dijalankan.
“Kebetulan saya juga Ketua penanganan stunting. Nanti saya koordinasikan dan saya panggil OPD terkait untuk membahas persoalan stunting ini,” ujarnya.
Menurut Susana, kenaikan angka stunting di tengah berlangsungnya program MBG menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam. Pihaknya akan menelusuri berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi kondisi tersebut.
“Harusnya program MBG ini mampu menurunkan stunting, tapi faktanya justru angka stunting malah naik. Nanti kita evaluasi lagi,” katanya.
Susana menduga salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah penentuan sasaran program. Menurutnya, daerah dengan prevalensi stunting tinggi seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami di daerah hanya mendukung kebijakan pemerintah pusat. Mestinya program MBG ini menyasar daerah yang angka stuntingnya tinggi, bukan di perkotaan dulu yang dibangun dapur-dapur MBG,” ujarnya.
Susana menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung penuh pelaksanaan MBG. Namun, ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi masukan agar program tersebut efektif dalam menjawab persoalan gizi dan stunting di daerah. (*/Red 2)