TANJUNG SELOR, BNN – Gelombang penolakan terhadap upaya hukum uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergemuruh di Kalimantan Utara. Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara (AMAKU) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Kaltara pada Senin (16/11/26).
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat adat terhadap gugatan yang diajukan oleh pemohon, Sadiropa Sijabat, di Mahkamah Konstitusi atau MK. Aturan yang diuji materi ialah terkait tradisi adat yang berkaitan dengan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aliansi menilai materi gugatan tersebut berpotensi mencederai ruang hidup serta hak-hak masyarakat adat Kaltara dalam mengelola lahan sesuai kearifan lokal. Seperti diketahui, menggunakan api untuk membuka lahan sudah menjadi tradisi masyarakat adat Kalimantan.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMAKU, Agustinus Amos, saat dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa pihaknya bersama sejumlah ormas di Kaltara akan menggelar konsolidasi untuk menentukan sikap terhadap gugatan ke MK tersebut.
“Hari ini kita akan masuk dalam tahap konsolidasi dengan teman-teman ormas dan juga lembaga adat se-Kaltara. Pertemuan ini menghadirkan semua lembaga adat dan ormas kedaerahan, baik unsur Dayak, Tidung, Bulungan, dan ormas Dayak untuk menyikapi gugatan Saudara Bima di MK,” ujarnya. Minggu (15/11/26).
Agustinus menjelaskan, aliansi membawa dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak Bima agar datang langsung ke Kalimantan Utara, untuk menyampaikan klarifikasi terbuka di hadapan Dewan Adat maupun masyarakat adat setempat mengenai maksud dan tujuannya mengajukan gugatan uji materi.
“Jika yang bersangkutan bersikeras tidak mencabut gugatan tersebut, pihak aliansi akan melayangkan surat pernyataan sikap serta petisi resmi agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tersebut dalam putusannya nanti,” tegasnya.
Konsolidasi lintas etnis dan daerah ini mendapat sambutan luas dari berbagai elemen masyarakat. Tercatat sudah ada 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga adat di Kaltara yang menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan.
“Kami memperkirakan massa aksi yang hadir di lokasi pada hari H (besok) ada sekitar 500 orang,” terangnya.
Terkait perizinan kegiatan, AMAKU memastikan seluruh prosedur administratif telah ditempuh. Koordinasi awal telah disampaikan melalui aplikasi pesan singkat kepada jajaran Polda Kaltara dan Polresta Bulungan, disusul dengan penyerahan surat pemberitahuan resmi kegiatan.
“Hingga saat ini, pihak pemohon belum ada niat baik ataupun tanggapan langsung dari kepada kami untuk mencabut gugatan maupun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat adat Kaltara,” bebernya.
Selain menggelar aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan, Dewan Adat Kaltara juga menggelar rapat internal untuk membahas opsi lanjutan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi atau pelaksanaan sidang adat jika dinilai diperlukan berdasarkan keputusan bersama para tetua adat.
“Adat bukan lah kejahatan, lindungi hak masyarakat adat untuk mengolah lahannya sesuai kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun,” pungkasnya. (*/Red 2)




