JAKARTA, BNN – Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia adalah salah satu posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum nasional. Jaksa Agung tak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam memimpin institusi Kejaksaan, tetapi juga harus mempunyai keberanian, integritas, independensi, wawasan kebangsaan, serta kemampuan membaca persoalan hukum dalam konteks nasional maupun internasional.
Dalam perspektif tersebut, Laksamana Muda Purn. Dr. Nazali Lempo, SH., MH., M.Tr.Opsla., CHRMP merupakan salah satu figur yang memiliki rekam pengalaman dan kompetensi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam proses penentuan calon Jaksa Agung Republik Indonesia.
Sebagai Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda, sepanjang karier pengabdiannya, Nazali Lempo dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan militer. Salah satu pengalaman penting, ketika ia dipercaya mengemban tugas sebagai Jaksa Agung Muda pada lingkungan TNI, yang mempertemukan pengalaman kepemimpinan militer dengan tugas penegakan hukum.
Rekam Pengalaman Penegakan Hukum
Pengalaman ini memiliki arti penting karena penegakan hukum di lingkungan militer memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Pada masa kedinasannya, berbagai persoalan hukum yang menyangkut kepentingan institusi, personel, disiplin, tindak pidana, dugaan korupsi maupun persoalan berkaitan dengan HAM membutuhkan keberanian, ketelitian, objektivitas dan konsistensi.
Dalam konteks itu, Nazali Lempo dikenal memiliki keberanian mendorong agar persoalan hukum yang memiliki dasar kuat untuk ditindaklanjuti, sehingga tidak berhenti hanya karena menyentuh kepentingan tertentu.
Prinsip yang harus menjadi pegangan seorang penegak hukum adalah sederhana tetapi fundamental: “Yang benar harus dinyatakan benar, dan yang salah harus dinyatakan salah, tanpa membedakan siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi pihak yang berkepentingan,” ucap Nazali Lempo .
Prinsip tersebut, menurut dia menjadi semakin penting manakala penegakan hukum harus berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, jaringan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Integritas sebagai Modal Utama Jaksa Agung
Jabatan Jaksa Agung tidak semata-mata membutuhkan seorang administrator yang mampu menjalankan birokrasi. Lebih dari itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga marwah hukum dan memastikan bahwa kewenangan penuntutan digunakan untuk kepentingan hukum, keadilan dan kepentingan masyarakat.
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, MH., M.Si., seorang Guru Besar pada perguruan tinggi bertaraf internasional, berpandangan bahwa sosok yang akan memimpin Kejaksaan Agung harus memiliki keberanian moral, integritas dan pengalaman yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks.
Menurutnya, pengalaman Nazali Lempo sebagai perwira tinggi TNI yang pernah menjalankan tugas strategis dalam bidang penegakan hukum merupakan salah satu modal penting. Namun, pengalaman tersebut tidak berhenti ketika beliau memasuki masa purnawirawan.
Dari Penegakan Hukum Militer Menuju Penegakan Hukum untuk Masyarakat
Setelah mengakhiri karier di militer, Nazali Lempo tetap melanjutkan pengabdiannya di bidang hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjalankan profesi sebagai Advokat, sehingga pengalaman penegakan hukum yang sebelumnya banyak diperoleh dari perspektif institusional dan militer kemudian berkembang melalui interaksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan.
Perubahan perspektif tersebut merupakan sesuatu yang penting. Seorang pemimpin penegak hukum idealnya tidak hanya memahami hukum dari balik meja birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana hukum dirasakan publik.
Pengalaman sebagai advokat memberikan ruang bagi Nazali Lempo berhadapan langsung dengan berbagai persoalan hukum masyarakat, mulai dari persoalan individu, kelompok, dunia usaha, hingga persoalan yang bersinggungan dengan institusi penegak hukum.
Dari pengalaman itu, ia mampu melihat lebih dekat bagaimana ketimpangan penegakan hukum dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya ketika warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun jaringan yang luas.
Kemampuan Membaca Persoalan Secara Nasional dan Internasional
Kompetensi seorang Jaksa Agung pada era modern, menurut Nazali Lempo tidak dapat hanya diukur dari kemampuan menangani perkara pidana konvensional.
“Kejahatan saat ini berkembang melampaui batas negara. Korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi, kejahatan siber, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, tindak pidana lintas negara dan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi membutuhkan kemampuan memahami hubungan antara hukum nasional dan perkembangan hukum internasional,” ujarnya.
Latar belakang pendidikan, pengalaman operasional, pengalaman kepemimpinan serta pengalaman dalam berbagai lingkungan hukum memberikan modal bagi Nazali Lempo untuk memahami persoalan secara lebih komprehensif.
Kemampuan ini penting sebab seorang Jaksa Agung harus mampu melihat suatu perkara bukan hanya dari aspek tindak pidananya, tetapi juga: siapa yang memperoleh keuntungan;
bagaimana jaringan kejahatan bekerja; bagaimana aliran dana bergerak; bagaimana kejahatan memanfaatkan kelemahan institusi; bagaimana kepentingan nasional dapat terlindungi; serta bagaimana penegakan hukum nasional berinteraksi dengan mekanisme hukum internasional.
Pengalaman sebagai Advokat, Pembina dan Penasihat Organisasi
Selain pengalaman dalam institusi militer dan penegakan hukum, Nazali Lempo juga memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi.
Dia tercatat aktif sebagai Advokat serta Pembina dan Penasihat pada sejumlah organisasi nasional. Pengalaman itu memperluas jejaring dan perspektifnya dalam memahami persoalan masyarakat, dunia profesi, organisasi, dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Posisi itu sekaligus memberikan pengalaman baginya dalam melakukan komunikasi, membangun konsensus dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan musyawarah. Kemampuan itu juga sangat diperlukan dalam kepemimpinan Kejaksaan Agung, karena institusi penegak hukum tidak bekerja dalam ruang hampa.
“Kejaksaan harus mampu membangun koordinasi yang sehat dengan Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga, lembaga pengawasan, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi dan masyarakat,” tandasnya.
Jaksa Agung Harus Berdiri di Atas Kepentingan Kelompok
Pemilihan Jaksa Agung seyogianya ditempatkan sebagai proses mencari figur terbaik untuk kepentingan negara, bukan sebagai arena distribusi kepentingan kelompok. Karenanya, berbagai bentuk titip-menitip, pengondisian, konflik kepentingan maupun kompetisi yang mengutamakan kedekatan personal semestinya tidak menjadi dasar dalam menentukan siapa yang akan memimpin Kejaksaan Agung.
“Yang harus dikedepankan adalah rekam jejak, kompetensi, integritas, keberanian, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan menjaga independensi penegakan hukum,” kata Nazali Lempo.
Dalam konteks ini, dirinya memiliki sejumlah pengalaman relevan untuk menjadi bahan pertimbangan. Ia memahami institusi negara dari dalam, memahami penegakan hukum, memahami dinamika militer, serta memahami perspektif masyarakat pencari keadilan lewat profesi advokatnya.
Ia juga memiliki pengalaman organisasi serta kapasitas berinteraksi dengan berbagai unsur masyarakat dan institusi. Kombinasi pengalaman ini merupakan modal yang tidak dimiliki oleh setiap kandidat.
Kejaksaan Harus Menjadi Rumah Keadilan
Jaksa Agung pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai perkara pidana dan penuntutan. Jabatan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap negara.
Kewenangan yang sangat besar harus berada di tangan orang yang punya tanggung jawab moral yang sama besarnya. Karena itu, masyarakat membutuhkan pemimpin Kejaksaan yang tak mudah dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi maupun kelompok; pemimpin yang mampu mendengar kritik; bersedia menerima masukan; mengedepankan musyawarah; namun tetap tegas ketika hukum harus ditegakkan.
Dalam perspektif ini, Laksamana Muda Purn. Dr. Nazali Lempo, SH., MH., M.Tr.Opsla., CHRMP merupakan figur yang layak dan kompeten untuk dipertimbangkan dalam bursa calon Jaksa Agung Republik Indonesia.
Tentu keputusan akhir mengenai siapa yang akan dipercaya memimpin Kejaksaan Agung merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, proses tersebut hendaknya dilakukan dengan lebih mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan maupun kepentingan pribadi.
Saatnya Memilih Berdasarkan Integritas dan Kompetensi
Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang inklusif. Indonesia membutuhkan penegak hukum yang berani. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tak takut mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
Dan Indonesia membutuhkan sistem penegakan hukum yang mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Karena itu, pencalonan Nazali Lempo bukan semata-mata persoalan siapa yang akan menduduki sebuah jabatan. Namun terpenting adalah visi mengenai seperti apa wajah penegakan hukum Indonesia ke depan.
Apakah hukum akan terus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan kelompok, ataukah hukum benar-benar ditempatkan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara?
Pertanyaan tersebut pada akhirnya kembali kepada keberanian negara dalam memilih pemimpinnya. Sebagai seorang yang telah mengabdikan dirinya kepada negara, Nazali Lempo tentu memahami bahwa sebuah jabatan bukanlah tujuan akhir dari pengabdian.
Dia berpandangan bahwa manusia berkewajiban untuk melakukan ikhtiar terbaik, sedangkan hasil akhirnya merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Karenanya, dukungan terhadap setiap proses pencalonan hendaknya ditempatkan dalam kerangka yang sehat: mendorong lahirnya pemimpin penegakan hukum yang berintegritas, kompeten, berani dan berpihak kepada kepentingan hukum serta keadilan masyarakat.
Pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat membangun dukungan yang semestinya menjadi ukuran. Melainkan siapa yang paling siap memikul tanggung jawab ketika hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu. (*/Red 1)
