KUALA KAPUAS, BNN – Wakil Bupati Kapuas, Kalteng, Dodo, meminta agar dilakukan kajian dan telaahan yang rinci serta mendalam terkait rencana titik-titik lokasi sumur bor yang akan dibangun untuk mendukung upaya pemadaman karhutla, khususnya di wilayah rawan.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang di Posko Induk Karhutla Kapuas, Senin (19/10/26).
Menurut Dodo, arahan dari Agustin Teras Narang terkait rencana pengadaan beberapa titik sumber air melalui sumur bor, agar memperhatikan efisiensi anggaran dan fungsi dari sarana tersebut.
“Dengan kajian dan telaah yang rinci serta mendalam, sumur bor yang dibangun akan dapat berfungsi secara optimal dan anggaran yang terbatas bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengapresiasi arahan dan masukan yang diberikan anggota DPD RI, terutama terkait pentingnya efisiensi anggaran serta ketepatan lokasi pembangunan sumur bor agar dapat berfungsi secara optimal.
“Pemkab Kapuas juga mengapresiasi upaya BPBD, Dinas PUPR, Manggala Agni, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah bekerja maksimal dalam penanganan karhutla,” katanya.
Sekda Kapuas, Usis I Sangkai menambahkan, kebutuhan sumur bor diperkirakan mencapai 347 titik dan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kondisi geografis, kedalaman sumber air serta tenaga pelaksana.
“Kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, karena kebutuhan sumur bor cukup banyak dan biaya pembangunannya juga besar serta kondisi setiap lokasi berbeda,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya diperlukan perencanaan yang tepat agar sarana yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi penanganan karhutla.
Diharapkan, dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat, khususnya untuk penanganan karhutla di wilayah rawan seperti Kecamatan Mantangai, Timpah dan Pasak Talawang.
Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang mengapresiasi upaya Pemkab Kapuas dalam merencanakan pembangunan sumur bor.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah titik yang dibangun, tetapi juga ketepatan lokasi dan manfaatnya bagi pemadaman kebakaran, terutama di kawasan gambut agar sarana yang dibangun tepat sasaran serta dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Kunker Anggota DPD RI ini kemudian dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kapuas untuk membahas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Melalui kunker tersebut, diharapkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat dalam mempercepat penanganan karhutla, meningkatkan kesiapsiagaan, serta melindungi masyarakat dan lingkungan di Kapuas. (*/Red 1)
