PALANGKA RAYA, BNN – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD), Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DAD di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (22/5/26).
Pelantikan ini meliputi kepengurusan DAD di delapan kabupaten/kota, BATAMAD di empat kabupaten, serta LBH DAD Kalteng berdasarkan Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Susunan kepengurusan dibacakan Sekretaris Umum DAD, Yulindra Dedy.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional periode 2021-2026, Marthin Billa, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DAD dan BATAMAD yang dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan demi pembangunan daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Mari jadikan amanah yang diberikan kepada saudara dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan demi mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sejahtera dan harmonis,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran yang juga Ketua Umum DAD Kalteng menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah menghadapi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di daerah.
Menurutnya, wilayah provinsi Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku, budaya, dan agama yang harus dijaga bersama di tengah arus modernisasi dan investasi yang terus berkembang.
Ia menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi ruh pergerakan DAD ke depan, yakni penanganan dan pencegahan konflik, penguatan kearifan lokal sebagai instrumen hukum, moral, dan pendidikan, serta memperkuat peran DAD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap agar kepengurusan DAD dan BATAMAD Kabupaten/ Kota yang dilantik terus lah solid, berintegritas, dan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum,” demikian Agustiar. (*/Red 2)
