BUNTOK, BNN – Anggaran Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp59 miliar, plafon Dana Desa yang tersedia kini hanya sekitar Rp24 miliar.
Pemangkasan anggaran Dana Desa tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Barsel, Ita Minarni, mengatakan pengurangan Dana Desa tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
“Dana Desa tadinya Rp59 miliar, sekarang hanya menjadi Rp24 miliar,” ungkap Ita usai mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD-P 2026 di kantor DPRD Barsel, Selasa (11/8/26).
Kebijakana efisiensi menurutnya tidak hanya dilakukan terhadap Dana Desa, tetapi juga terhadap sejumlah program dan kegiatan lain yang sebelumnya bahkan telah masuk ke dalam APBD 2026.
Rasionalisasi tersebut akan dituangkan dalam APBD Perubahan 2026 melalui pergeseran maupun pengurangan sejumlah alokasi anggaran program dan kegiatan.
“Di perubahan (APBD-P) ini kita ada pergeseran dan pengurangan anggaran sekitar Rp250 miliar lebih. Ini kita terpaksa memangkas dari anggaran yang ada,” ujarnya.
Meski melakukan efisiensi cukup besar, Ita menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kestabilan anggaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
“Kita tetap menjaga kestabilan Belanja Pegawai. Sehingga gaji pegawai, tunjangan dan operasional kantor bisa tetap kita bayar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barsel, Ir. HM Farid Yusran MM, mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah mengintensifkan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026.
Seluruh komisi di DPRD Barsel juga melakukan penelaahan terhadap berbagai program kerja organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan kegiatan yang perlu disesuaikan akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Postur APBD Barsel tahun ini terkoreksi cukup dalam. Total pengurangan anggaran diperkirakan menyentuh angka Rp250 miliar akibat sejumlah faktor teknis pendanaan,” katanya.
Farid menjelaskan, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pemangkasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan lebih dari Rp100 miliar.
Selain itu, proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp110 miliar, ternyata dalam realisasinya hanya sekitar Rp10 miliar.
Tekanan fiskal juga semakin besar setelah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dipatok di atas Rp200 miliar harus dirasionalisasi. Akibatnya, target PAD berkurang sekitar Rp62 miliar.
Dengan kondisi ini, pembahasan APBD-P 2026 diarahkan untuk menyesuaikan kembali program dan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah, dan tetap menjaga pembiayaan kebutuhan pemerintahan yang bersifat prioritas. (*/Red 2)
