PALANGKA RAYA, BNN – Pemerintah Provinsi Kalteng kembali membangun sumur bor, untuk mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, kondisi ribuan sumur bor yang dibangun sebelumnya, tak diketahui berfungsi secara pasti.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng, H Agustan Saining, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 3 ribu- 4 ribu sumur bor yang pernah dibangun oleh berbagai instansi di wilayah Kalteng.
Persoalannya, hingga kini belum dilakukan pengecekan menyeluruh, untuk memastikan seberapa banyak sumur bor yang masih berfungsi, dan berapa yang sudah mengalami kerusakan.
“Mungkin kalau berkisar 3 ribu- 4 ribu ada sumur bor itu. Tapi sampai saat ini kita belum melakukan pengecekan mana yang operasional, mana yang belum,” ujar Agustan di Palangka Raya, Selasa (25/8/26).
Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri, mengingat ketersediaan sumber air menjadi salah satu tantangan petugas menghadapi karhutla. Sejumlah embung yang selama ini menjadi sumber air juga dilaporkan mengering.
Karenanya, Dishut Kalteng memilih membangun sejumlah sumur bor baru secara swadaya. Sedikitnya 10 titik telah dibangun di sejumlah wilayah rawan karhutla. Diantaranya Tumbang Nusa, kawasan Kameloh dan Kameloh Baru, serta Sampit.
“Karena di lapangan kesulitan sumber air, maupun embung-embung itu rata-rata kering. Makanya kita upayakan membangun sumur bor,” tuturnya.
Adapun 10 sumur bor yang baru dibangun disebut telah berfungsi, dan dapat digunakan membantu kebutuhan air dalam proses pemadaman karhutla. Diperkirakan, satu titik sumur bor membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 juta, dengan kedalaman sekitar 25-30 meter.
Namun, sebut Agustan persoalan utama kini bukan hanya menambah titik sumber air baru. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya benar-benar dapat dimanfaatkan.
Ia mengatakan, sebagian sumur bor sebelumnya dibangun melalui program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Setelah lembaga itu tak lagi beroperasi, data mengenai lokasi dan kondisi sumur bor belum sepenuhnya diterima Dishut Kalteng.
“Itu kan tanggung jawabnya ada pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Tapi lembaga itu sudah bubar pada masa pemerintahan ini,” jelasnya.
Dinas Kehutanan berupaya mengumpulkan kembali data tersebut, untuk memetakan kondisi sumur bor yang telah ada. Sumur yang masih memungkinkan untuk diperbaiki akan digunakan kembali.
“Jadi kita upayakan meminta data-data mereka, kemudian kita akan update, di mana saja tiitk sumur bor yang masih bisa kita perbaiki atau kita gali ulang, seperti itu,” imbuhnya.
Kondisi ini menjadi perhatian, karena keberadaan sumur bor semestinya dapat menjadi salah satu infrastruktur penting dalam menghadapi karhutla, terutama saat sumber air permukaan mulai mengering.
Dengan jumlah sumur bor yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan titik, pendataan dan pengecekan menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah daerah saat ini.
“Jangan sampai pembangunan sumber air baru terus dilakukan sementara infrastruktur lama yang seharusnya bisa membantu pemadaman justru tidak diketahui kondisinya,” tutup Agustan. (*/Red 2).
