JAKARTA, BNN – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wapres Gibran memunculkan respons dari sejumlah partai politik. Melalui putusan kasasi yang diumumkan Jumat (30/10/26), MA menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu mengabulkan permohonan kasasi Subhan, sekaligus membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam amar putusannya, MA menyampaikan keputusan yang menjadi dasar pembatalan tersebut.
“Kasasi dikabulkan. Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dibatalkan. Mengadili sendiri: seluruh gugatan penggugat dikabulkan,” demikian bunyi putusan Mahkamah Agung.
Putusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah tokoh politik. Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan keputusan MA yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jujur saja, putusan MA ini mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu setelah adanya putusan MK, yang ternyata masih ada pro-kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, lalu muncul putusan MA yang menyatakan Suket Penyetaraan Ijazah tidak sah,” ujar Doli, Minggu (1/11/2026).
Lebih lanjut, Doli menilai persoalan tersebut berpotensi membawa dampak politik yang lebih luas. Menurutnya, meskipun proses hukum kasus ini sudah menuju tahap akhir, konsekuensi politiknya telah menyentuh kepentingan negara.
Respons juga datang dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menilai persoalan penyetaraan ijazah Gibran tidak lagi sebatas urusan administratif.
Hasto menyebut masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait perkembangan perkara tersebut. Penyalurannya dapat dilakukan melalui partai politik maupun berbagai mekanisme politik dan konstitusional lainnya.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai putusan MA tersebut berdampak langsung terhadap persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Menurut Jansen, keputusan itu menunjukkan bahwa suket pendidikan SMA Gibran tak dapat disetarakan dengan dokumen kelulusan setingkat SMA di Indonesia. Ia kemudian menyampaikan dua pilihan yang menurut pandangannya dapat ditempuh terkait jabatan wakil presiden.
“Karena sudah tidak sah dan tak memenuhi syarat sebagai wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau DPR melalui MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945,” ujar Jansen, Minggu (1/11/26).
Pandangan Jansen tersebut merupakan respons politik terhadap putusan MA. Pernyataannya menyoroti kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Di DPR RI, perkembangan perkara ini turut menjadi perhatian Fraksi PKS dan Fraksi PDIP. Kedua fraksi tersebut dilaporkan telah menggelar diskusi untuk membahas langkah selanjutnya menyikapi putusan Mahkamah Agung. (*/Red 2)












