PALANGKA RAYA, BNN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Asdy Narang meminta pemerintah daerah agar penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp70 miliar harus optimal, terutama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Asdy menegaskan, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla di sejumlah wilayah Kalteng.
“Jangan sampai Rp70 miliar itu tersendat-sendat juga, kan repot juga. Itu yang perlu kita awasi dan kita tetap awasi semuanya,” ujar Asdy di Palangka Raya, Kamis (20/8/26).
Menurut legislator NasDem ini anggaran yang telah disiapkan pemerintah harus benar-benar dapat dicairkan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Proses pencairan anggaran jangan menghambat penanganan karhutla di lapangan.
“Makanya harus benar-benar dikeluarkan. Kalau memang untuk penanganan karhutla, anggaran itu jangan sampai tidak tersedia atau sampai dialihkan,” tegas Asdy.
Kondisi cuaca saat ini, menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Memasuki musim kemarau, potensi munculnya titik api dan meluasnya kebakaran lahan perlu diantisipasi sejak dini.
“Kalau menurut saya pribadi, kita melihat situasi selama ini. Memang cuacanya sudah waktunya musim kemarau dan sangat rentan dengan bencana kebakaran,” katanya.
Ia meminta Pemda menjadikan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas. Pengawasan terhadap anggaran juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang mendesak.
“Semestinya hal itu lah yang diutamakan dulu. Nah, ini yang harus kita awasi terus, anggaran (Belanja Tidak Terduga) itu. Pemerintah daerah juga harus tanggap dan fokus,” tutur Asdy.
Selain persoalan karhutla, ia menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Kebijakan pengurangan jam belajar di jenjang pendidikan dasar hingga menengah sebagai hal yang juga perlu diantisipasi.
“Jangan sampai karhutla ini menyebar luas. Jadi repot. Sekarang ini kan sudah ada dari Dinas Pendidikan, untuk SMA, SD, SMP, bahwa jam belajar berkurang,” ujar Asdy.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menyeluruh, termasuk memastikan dukungan anggaran apabila kondisi karhutla kian memburuk dan berdampak terhadap pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran malah terbuang. Harus ada, harus dipersiapkan. Jangan uangnya ke mana-mana, jangan dipakai untuk yang lain apalagi yang tidak perlu,” pungkasnya. (*/Red 2)
