PALANGKA RAYA, BNN – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memanggil jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) untuk meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah di Kalteng beberapa pekan terakhir.
Pertemuan tersebut digelar di halaman Rujab Gubernur, Kamis (30/7/26), sebagai bentuk respons Pemprov Kalteng terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat akibat terganggunya pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
General Manager PT PLN (Persero) UID Kalselteng Iwan Soelistijin menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik bukan disebabkan oleh jaringan distribusi, melainkan akibat turunnya kemampuan pasok daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang terjadi hampir bersamaan di tiga unit pembangkit.
“Pada minggu ketiga bulan Juli terjadi penurunan pasok daya di sistem interkoneksi Kalimantan, disebabkan gangguan pada tiga unit pembangkit, yaitu gangguan generator di PLTU Asam-Asam 23 Juli, kebocoran pipa boiler di 22 Juli salah satu unit PLTU PT Sumber Listrik Kalimantan (SLK) Gunung mas, serta gangguan sistem pelumasan turbin di PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) di Tabalong pada 24 Juli,” ungkapnya.
Iwan menjelaskan kondisi itu menyebabkan pasokan listrik di sebagian wilayah Kalsel dan Kalteng menjadi terbatas, sehingga PLN harus menerapkan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.
Kendati demikian, proses pemulihan pembangkit terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu unit PLTU TPI di Tabalong berkapasitas 100 megawatt telah kembali beroperasi pada 28 Juli 2026, dua hari lebih cepat dari jadwal semula.
“Dengan masuknya kembali PLTU TPI ke dalam sistem pembangkit, maka durasi rata-rata pemadaman yang sebelumnya sekitar enam jam berhasil kami kurangi menjadi sekitar tiga jam,” ujarnya.
Iwan menambahkan, bahwa proses perbaikan pada PLTU SLK di Gumas juga terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada awal Agustus.
“Kami pastikan target kami sebelum tanggal 10 Agustus seluruh sistem sudah pulih. Bahkan kami berharap mulai 5 Agustus pemadaman bergilir sudah tidak terjadi lagi. Doakan kami agar seluruh proses pemulihan berjalan lancar,” katanya.
Terkait kompensasi kepada pelanggan, Iwan menjelaskan PLN akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Untuk kompensasi kami mengikuti ketentuan yang berlaku. Data pelanggan terdampak sudah tercatat secara otomatis di sistem PLN dan selanjutnya akan diproses sesuai regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah sengaja memanggil PLN agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan.
“Kami memanggil PLN agar masyarakat tidak gaduh dan tidak panik. Masalah listrik ini sangat sensitif. Kami ingin penjelasan disampaikan secara tegas dan bertanggung jawab sehingga tidak berkembang menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar pembahasan mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak tidak berlarut-larut.
“Saya mewakili masyarakat berharap ada ketegasan. Kalau memang ada kompensasi sesuai aturan, jangan terlalu lama proses pembahasannya sehingga masyarakat memperoleh kepastian,” tukas Agustiar.
Selain itu, diungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bendungan Mentarang sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan energi daerah. Namun realisasinya masih bergantung pada regulasi pemerintah pusat dan koordinasi bersama PLN.
Di akhir pertemuan, General Manager PT PLN membuka peluang bagi media untuk melihat langsung proses perbaikan pembangkit, agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai penyebab gangguan kelistrikan.
“Kami tidak ingin ada informasi yang simpang siur. Nanti teman-teman media dapat melihat langsung kondisi di pembangkit sehingga publik mengetahui bahwa proses perbaikan memang sedang berjalan,” pungkasnya. (*/Red 2)
